Anda Pengunjung ke: 959

Cari di PIO Cari di Internet

1. Masa Pra-Permesta (Latar Belakang): sebelum 2 Maret 1957
2. Masa Awal Permesta (Pembangunan I): 2 Maret 1957 - 7 Juni 1957
3. Masa Awal Pergolakan Permesta (Pembangunan II): 8 Juni 1957 - 16 Februari 1958
4. Masa Pergolakan Permesta I (Pemberontakan PRRI): 17 Februari 1958 - 7 Februari 1960
5. Masa Pergolakan Permesta II (Pemberontakan Republik Persatuan Indonesia) : 8 Februari 1960 - Nov 1960
6. Masa anti-Klimaks Permesta (Likuidasi Permesta/kembali ke Permesta) : November 1960 - September 1961
7. Masa Post-Permesta (Rehabilitasi Permesta): September 1961 - 1984
8. Masa Neo-Permesta (Reuni Permesta): 1984 sampai sekarang

INDEKS KRONOLOGI: (klik bila perlu)

* Masa pra-Permesta

* Masa awal Permesta (Pembangunan I)

Proklamasi Permesta 2 Maret 1957

* Masa Awal Pergolakan Permesta (Pembangunan II)

Pembubaran TT-VII/Wirabuana

Munas 1957

Soekarno berkunjung di Minahasa

* Masa Pergolakan Permesta I (Pemberontakan PRRI)

Peristiwa pesawat Allan Pope

Pendaratan besar²an Tentara Pusat di Minahasa

Tomohon diduduki/Mayor Eddy Mongdong membelot

Operasi Jakarta Spesial I (Serangan Umum Permesta)

Kotamobagu diduduki TNI

* Masa Pergolakan Permesta II (Pemberontakan Republik Persatuan Indonesia)

Peristiwa penembakan pilot Maukar

Joop Warouw dibunuh

* Masa anti-Klimaks Permesta (Likuidasi Permesta/kembali ke Permesta)

Perdamaian Permesta dan TNI (kembali ke pangkuan ibu pertiwi)

* Masa Post-Permesta (Rehabilitasi Permesta)

* Masa neo-Permesta (Reuni eks-Permesta)

Deklarasi Front Permesta

Kongres Minahasa Raya I

HUT ke-45 Proklamasi Permesta

Masa pra-Permesta

Maret 1950	Ny. A.M. Waworuntu menjadi Waikota Manado untuk tahun 1950-1951. Pada pemilihan umum di kota Manado pada akhir tahun 1949, Ny. A.M. Waworuntu terpilih menjadi Walikota Manado, dan baru disahkan pada bulan Maret 1950. Dengan demikian Ny. Waworuntu adalah walikota wanita pertama di Indonesia. Sejarah kota Manado dimulai tahun 1919 dengan membentuk Dewan Kota (gemeente-raad). Pada awalnya, Asisten-Residen afdeling Manado merangkap Kepala Kota Manado. Nanti pada tahun 1928 barulah kota Manado memiliki seorang Walikota. pada tahun 1947 Manado dijadikan kotapraja tak sejati (neo-stadsgemeente) dan merupakan bagian dari Daerah Minahasa. Pada tahun 1954 barulah Manado dijadikan Kota-Besar setingkat Daerah Swatantra Tongkat II (DATI II) - Kota Madya Manado (Kodya Manado), dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian pada Masa Orde Reformasi, Kota Madya Manado berubah menjadi Kota Manado, dengan memiliki Dewan Kota (sebelumnya DPRD).
20 Juni 1950	Wilayah Komando Tentara & Territorium VII - Indonesia Timur (TT-VII/TTIT) didirikan. Wilayah ini meliputi daerah 4 provinsi, yaitu provinsi Sulawesi, provinsi Sunda Kecil (Nusatenggara), provinsi Maluku, provinsi Irian Barat (yang masih dikuasai Belanda). Pada tahun 1951, Letkol Alex Kawilarang menjadi Panglima Komando TT-VII/TTIT selama beberapa bulan lamanya sampai bulan November, ketika tanggal 10 November ia secara resmi menjadi Panglima Komando TT-III/Siliwangi dengan pangkat Kolonel.
7 Agustus 1950	Langkah Kolonel Alex Kawilarang yang sulit dilupakan masyarakat politik pada tahun limapuluhan ialah ketika ia menempeleng Letkol Soeharto di Makassar saat sedang menumpas pemberontakan RMS dan pasukan KNIL/KL (KNIL=Koninklijke Nederlands Indisch Leger /Tentara Hindia Belanda, KL=Koninlijk Leger /Tentara Kerajaan Belanda). Kolonel Alex Kawilarang marah karena selaku Panglima TT-VII/TTIT ia baru melaporkan kepada Presiden Soekarno (tanggal 4-5 Agustus) bahwa keadaan di Makassar sudah aman. Tetapi Soekarno menyodorkan radiogram yang baru diterimanya bahwa pasukan KNIL Belanda sudah menduduki Makassar hari Jumat, tanggal 5 Agustus. Ternyata pasukan yang harus mempertahankan kota Makassar yaitu Brigade Garuda Mataram telah melarikan diri ke Lapangan Udara Mandai. Maka tidaklah mengherankan bahwa Kolonel Alex Kawilarang menjadi marah dan hari Senin ini buru² kembali ke Makassar. Setibanya di lapangan udara Mandai ia langsung memarahi komandan Brigade Garuda Mataram Letkol Soeharto: "sirkus apa²an nih?" kata Kolonel Alex Kawilarang sambil menempeleng pipi Letkol Soeharto. Maka dapatlah dimengerti, akibat peristiwa tersebut, hingga saat Alex Kawilarang meninggal, Presiden Soeharto tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu. Penghargaan kepada A.E. Kawilarang secara resmi baru diberikan pada 1999 yang lalu, sewaktu Presiden B.J. Habibie berkuasa.
6 September 1950	Pembentukan Kabinet Natsir, kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, dan intinya adalah Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 21 Maret 1951.
10 November 1950	Serah terima jabatan Panglima Komando Tentara & Territorium III/Siliwangi dari Kolonel Sadikin kepada Kolonel Alex E. Kawilarang di Bandung. Upacara tersebut dihadiri oleh KSAD Kolonel A.H. Nasution, Menteri Sewaka, Menteri Suwiryo, Menteri Arnold Mononutu, Kapolri Sukanto, Jaksa Agung Suprapto dan Letkol Sutoko. Serah terima jabatan Panglima TT-IIII/Siliwangi kepada Kol. A.E. Kawilarang
27 April 1951	Kabinet Soekiman terbentuk di bawah Perdana Menteri Soekiman. Kabinet ini adalah suatu kabinet koalisi antara kedua partai terbesar waktu itu, yakni Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh pula dan menjadi kabinet demisioner sejak tanggal 23 Februari 1952 sampai terbentuknya kabinet baru.
3 April 1952	Kabinet Wilopo terbentuk dibawah Perdana Menteri Wilopo (PNI), yang juga merupakan koalisi kedua partai terbesar, yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh pada tanggal 3 Juni 1953, dan menjadi kabinet demisioner sejak saat itu.
15 April 1952	Kolonel Alex E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (Kesko Terr-III). Komando pasukan khusus ini memakai baret merah mengikuti kesatuan komando Belanda. Ide pembentukan kesatuan komando ini timbul oleh pengalamannya melawan Pemberontakan RMS di Maluku. Saat itu ia bersama Letkol Slamet Ridjadi (Brigjen Anumerta) cukup mengalami kesulitan menghadapi RMS Baret Merah dan bercita² mendirikan satuan komando semacam itu yang tangkas dan cepat. Kol. Kawilarang sangat menaruh perhatian yang besar pada latihan² komando ini. Komandan Kesko Terr-III/Siliwangi adalah Mayor Mohammad Idjon Djanbi (seorang berkebangsaan Belanda yang dulunya bernama Visser), dengan markas komandonya di Batujajar - Jawa Barat. Begitu pesatnya perkembangan dan keunggulan kesatuan ini sehingga pada tahun 1953 Kesko TT-III/ Siliwangi ditimbangterimakan kepada Inspektorat Infanteri MBAD. Namanya kemudian diubah menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD), kemudian diubah lagi menjadi RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat), Palu RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), kemudian Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha), kemudian terakhir menjadi Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Kelak pada masa Pergolakan Permesta (Pemberontakan PRRI) pada tahun 1958-1961, kesatuan ini menjadi tulang punggung untuk menumpas Permesta dimana saat itu Alex Kawilarang sebagai Panglima Besar pasukan Permesta, dengan demikian seluruh bekas anak buahnya berbalik menyerangnya sebagai lawan dalam pertempuran.
17 Oktober 1952	Momen yang dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952, dilakukan oleh para perwira militer /TNI-AD yang merasa tidak puas akan kinerja pemerintahan RI saat itu, dimana pemerintah terlalu mencampuri urusan dalam tubuh TNI dan menyingkirkan perwira² yang tidak disukai mereka. KSAD - Kolonel Abdul Harris Nasution, KSAP - Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang, Panglima TT-III/Siliwangi Kolonel Alexander Evert Kawilarang, serta beberapa perwira tinggi TNI lainnya menemui Presiden Soekarno di istananya di Jakarta, menuntut presiden untuk membubarkan Parlemen dan membentuk Parlemen baru. Hal ini menimbulkan kemarahan dari Presiden. Kemudian, KSAD menyatakan bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu dan mengajukan permohonan berhenti kepada Pemerintah. Juga Jenderal Mayor T.B. Simatupang mengundurkan diri, dan jabatan KSAP selanjutnya ditiadakan.
16 November 1952	Kepala Staf TT-VII/TTIT Letkol Jacob Frederik (Joop) Warouw mendaulat Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima TT-VII/TTIT akibat Panglima TT-nya berada di Kelompok pro-17 Oktober. Reaksi rakyat di Makassar atas tahanan rumah bagi Kolonel Gatot Subroto dan tahanan asrama bagi polisi militer Jawa ini cukup besar (CPM), menangkap inti dimensi daerah dalam peristiwa ini: "Orang² Jawa dilucuti orang Manado." Kemudian ia menjadi penjabat sementara Panglima TT-VII/TTIT tanggal 5 Januari 1953, dan pada tanggal 1 Agustus 1954 resmi sebagai Panglima TT-VII/Indonesia Timur dengan pangkat Kolonel. Kepala Staf TT-VII/Wirabuana saat itu dijabat oleh Letkol H.N. Ventje Sumual, yang sebelumnya adalah Kasi-I Inspektorat Infanteri di Bandung. Tahun 1955 Mayor D.J. Somba menjadi Assisten II/Personalia di TT-VII/Wirabuana, dan pada bulan Desember 1956 menggantikan Letkol H.V.Worang sebagai Komandan RI-24 di Manado. Saat Joop Warouw inilah TT-VII diberi nama WIRABUANA (oleh Kolonel Ahmad Yani) dari bahasa Sansekerta yang artinya: negeri yang terang, dimana Wira = satria, terang, dan Buana = wilayah/daerah, karena wilayah ini adalah wilayah matahari terbitnya Indonesia, dan juga wilayah/daerah ini disiapkan untuk suatu wilayah militer.
20 Juni 1953	Wilayah Komando Tentara & Territorium VII resmi diberi nama WIRABUANA (oleh Kolonel Ahmad Yani) dari bahasa Sansekerta yang artinya: negeri yang terang, dimana Wira = satria, terang, dan Buana = wilayah/daerah, karena wilayah ini adalah wilayah matahari terbitnya Indonesia, dan juga wilayah/daerah ini disiapkan untuk suatu wilayah militer. Hari ini diperingati KODAM VII/Wirabuana sebagai HUT-nya.
1 Agustus 1953	Setelah krisis 58 hari lamanya, Kabinet Ali-Wongso terbentuk dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya, PIR). Dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta, tetapi Nahdlatul Ulama (NU) duduk di dalamnya. Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.
1954	Status kota Manado dijadikan Kota-Besar dengan kedudukan sebagai Daerah Swatantra Tingkat II dipisahkan dari Kabupaten/Daerah Swatantra II Minahasa pada tahun 1954. Dengan peningkatan status Manado menjadi Kota-Besar, timbullah persoalan pemindahan ibukota Daerah Minahasa dari kota Manado. Hal ini berlarut² sehingga nanti pada tahun 1959 dengan melalui Parlemen RI, Pemerintah Agung di Jakarta menetapkan Tondano menjadi ibu kota dari Daerah Minahasa. Pemindahan Pemerintahan Daerah Minahasadari Manado ke Tondano telah direncanakan mulanya akan berlaku pada tahun 1961. Tahun 1954 ini juga kota Bitung dijadikan pelabuhan samudera. Pembangunan Bitung menjadi pelabuhan telah dipersiapkan sejak tahun 1950. Peresmiannya nanti berlaku pada tahun 1954.
September 1954	Mayor Jan Maximillian Johan "Nun" Pantouw dinonaktifkan dari dinas militer TNI dalam kapasitasnya sebagai Asisten I (Intelegen) pada TT-VII/Wirabuana akibat keterlibatannya dalam penyelundupan kopra atas nama Staf Komando TT-VII/Wirabuana.
1 Oktober 1954	Wilhelmina Bertha (Nona) Politon memelopori pendirian Universitas (swasta) Pinaesaan (yang berarti persatuan) di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, pada 1 Oktober 1953. "Kota Tondano dipilih menjadi lokasi pusat Universitas Pinaesaan, karena pertimbangan banyak anak muda yang nakal dan miskin hidup di kota itu pada masa itu," katanya. Semula dibentuk sebuah Panitia Perguruan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal 8 Februari 1953 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Universitas Pinaesan yang diketuai Nona Politon. Universitas Pinaesaan waktu itu hanya memiliki Fakultas Hukum. Pada tahun 1958 saat pergolakan Permesta, Universitas Pinaesaan dipindahkan dari Tondano ke Manado. Lewat proses pengembangan Universitas Pinaesaan, wanita kelahiran 4 Agustus 1923 ini berhasil membangun hubungan kuat dengan Menteri Pendidikan RI saat itu, Prof Mr Moh Yamin. Bersama sejumlah pejuang pendidikan lainnya, Nona Politon meminta pemerintah pusat mendirikan perguruan tinggi di Manado. Alasannya sederhana. Akan makan biaya mahal, bila setiap anak muda Sulawesi Utara yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, harus pergi ke Pulau Jawa. Kalaupun terpaksa ke Jawa, kata Nona Politon, juga tidak banyak orang yang mampu membiayai dan bisa mengecap bangku pendidikan tinggi. Usaha ini ternyata mendapat tanggapan positif Prof Mr Moh. Yamin. Nasib Universitas Pinaesaan sendiri tidak cerah terutama karena kendala pergolakan Permesta, 1958-1960. Menyusul selesainya pergolakan, minat kaum muda, lulusan SLTA, lebih terarah ke perguruan tinggi negeri, IKIP dan Universitas Sam Ratulangi. Universitas Pinaesaan ini kemudian oleh pemerintah digabung dengan Universitas Permesta pada masa pergolakan Permesta menjadi Perguruan Tinggi Manado (PTM), lalu Universitas Sulawesi Utara (UNISUT, kemudian menjadi UNSRAT)pada tanggal 17 September 1961.
November 1954	Panglima TT-VII/Wirabuana (Indonesia Timur), Letkol Joop Warouw mulai bulan ini mengizinkan ekspor kopra tanpa melalui prosedur yang biasa, yaitu dengan melakukan barter. Kegiatan ini memang akhirnya dihentikan oleh Jakarta setelah salah satu kapal yang mengangkut kopra ditahan pihak Angkatan Laut (ALRI). Letkol Warouw dan stafnya diperiksa Jaksa Agung Abdul Mutalib Moro serta pihak ALRI. Beberapa orang dibebastugaskan, sekalipun Letkol Warouw sendiri tetap menjabat panglima.
1955	Dalam sebuah statistik, penduduk Minahasa berjumlah 525.606 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8%.
Januari 1955	Para petani di Sulawesi Utara mengambil alih kantor dan fasilitas Yayasan Kopra di Manado yang dikelola oleh Kementrian Perekonomian, dan mendirikan Yayasan Kelapa Minahasa bulan berikutnya. Kegiatan ini mendapat sokongan penuh dari pimpinan militer setempat. Yayasan Kopra didirikan pada masa penjajahan, berpusat di Makassar, tetapi pada tahun 1950 dipindahkan ke Jakarta. Yayasan itu dianggap kurang bijaksana terutama karena melakukan diskriminasi harga. Mutu kopra di Minahasa yang jauh lebih tinggi dari pada mutu kopra Jawa dihargai lebih rendah oleh Yayasan Kopra. Selain itu, karena kekurangan dana, Yayasan Kopra membayar para petani dengan bon, yang menurut perjanjian akan ditebus dengan uang yang sesuai jumlahnya. Tetapi pelunasan itu tidak kunjung dilaksanakan, sehingga sejumlah petani terpaksa memperjualbelikan bon² (kupon²) tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada bulan November 1955, wilayah² penghasil kopra lainnya pun menyusul mendirikan yayasan sendiri. Maka berdirilah Yayasan Kelapa Sangir Talaud, Yayasan Kelapa Bolaang Mongondow, dan Yayasan Kelapa Gorontalo.
4 Februari 1955	Terbentuknya Yayasan Kelapa Minahasa (YKM) dengan tokohnya Jan M.J. (Noen) PANTOUW, kemudian mengadakan perdagangan barter Kopra sebagai penyelundupan terselubung ke luar negeri yang memuncak pada bulan Februari – April 1956 dengan masuknya 6 buah kapal asing di pelabuhan Bitung yang mengangkut 25.000 ton kopra. YKM lalu melebarkan sayapnya sampai di Singapura dengan nama Eastern Produce Agency, Ltd.. Disamping itu, dua orang tokoh yang cukup berperan dalam perdagangan barter kopra di Minahasa yang dimulai oleh Letkol Hein Victor Worang (Komandan Resimen Infanteri 24 /RI-24 di Manado) dan penggantinya, Panglima KDM-SUT (sebelumnya Resimen Infanteri / RI-24) Mayor D.J. Somba. Namun nasib Mayor H.V. Worang selanjutnya setelah pihak pusat memantau aksi perdagangan barter tersebut adalah diganti bulan Desember 1956 dan ditawari studi lanjut ke luar negeri, kemudian ditugasi di Sumatera Selatan selaku Komandan RI-6/TT-II di Tanjungkarang, Lampung. Di sana ia bertindak sebagai Komandan TT-II, Letkol. Barlian, pada Musyawarah Nasional bulan September 1957.
12 Februari 1955	Panglima TT-VII/Wirabuana menyusun organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan cara barter yaitu dengan cara melegalisasikan kegiatan barter tersebut. Hari ini, ia mengangkat Mayor M. Saleh Lahede sebagai perwira yang menangani "OPI X TT-VII" (Opsir Pekerjan Istimewa X TT-VII) yang langsung berada di bawah panglima. Tugas Mayor Saleh Lahede adalah mengkoordinasi ekspor di Bitung dan di Morotai (besi tua). Namun penyelenggaraan perjudian kasino di kota² besar, yang telah dilakukan dalam rangka mencari dana itu, dihapus oleh Mayor Saleh Lahede. Dana yang diperoleh OPI X TT-VII digunakan untuk membiayai opeasi militer dan kegiatan sosial ekonomi.
April 1955	Mayor M. Saleh Lahede mendapat kepercayaan Pejabat Gubernur untuk menangani Yayasan Kopra di Makassar dengan mendirikan Yayasan Kopra Sulawesi berkedudukan di Makassar yang berusaha mengkoordinasi seluruh perdagangan kopra di pulau Sulawesi.
12 Agustus 1955	Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk, yang merupakan kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya, sedangkan PNI menjadi partai oposisi.
22 September 1955	Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) berdiri di Tondano atas usaha Nona Politon dan Prof Mr G.M.A. (Laan) Inkiriwang yang menjadi Dekannya, berdasarkan SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 2450/Kab/55.. Karena pengalaman Nona Politon dalam memroses dan mendirikan Universitas Pinaesaan (yang berarti persatuan), Prof Moh Yamin lalu menugaskan Nona Politon menyiapkan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Sulawesi Utara. Perguruan Tinggi ini mulanya menjadi cabang fakultas pada Universitas Hasanuddin Makassar di Tondano. Dana yang dipakai antara lain atas bantuan dari TT-VII/Wirabuana dengan ekspor kopra (oleh administrasi pemerintah dianggap penyelundupan kopra). PTPG ini kemudian berubah namanya menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Tondano di Manado yang berafiliasi ke FKIP Makassar (FKIP Unhas Tondano) pada tahun 1956-1958, dan akhirnya berkembang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Tondano di Manado pada waktu pergolakan Permesta berakhir. Karena gangguan keamanan FKIP Unhas di Tondano hijrah dari Tondano ke Manado pada bulan Agustus 1958 tanpa perntah dari Depdikbud atau Pemerintah Pusat. Setelah itu, pada tahun 1994, IKIP Negeri Manado secara resmi dipindahkan dari Manado ke Tondano dan menjadi IKIP Negeri Tondano (Fakultas POK, FMIPA, Fakultas Pendidikan Teknik sudah menyusul sebelumnya), akhirnya menjadi Universitas Negeri Manado (UNIMA) pada bulan September 2000. Sebelum IKIP menjadi UNIMA, waktu itu namanya adalah Universitas Negeri Walanda Maramis yang akhirnya tidak disetujui namanya sehingga ternyata yang disetujui adalah nama UNIMA. UNIMA kini menempati kampus seluas 400 hektar di areal perkebunan Tonsaru Tondano. Sejak didirikan hingga sekarang, UNIMA telah menghasilkan ribuan sarjana dari berbagai strata (S1, S2, dan S3).
29 September 1955	PEMILIHAN UMUM Pertama di Indonesia, untuk memilih anggota DPR, dengan sistem demokrasi liberal. Hasilnya Masyumi (60 kursi), PNI (58 kursi), NU (47 kursi), PKI (32 kursi) sebagai partai terbesar. DPR hasil pemilihan umum beranggota 272 orang, yang dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Sedangkan di Minahasa, partai yang mendominasi adalah PNI, PSI dan Parkindo.
28 Oktober 1955	Kabinet Ali-Wongso memutuskan untuk mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD, yang mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat yang dijabat sementara oleh Wakil Kepala Staf AD Kolonel Zulkifli Lubis. Sebelumnya, KSAD yang lalu, Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengundurkan diri, dan pelantikan penggantinya Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD pada tanggal 27 Juni 1955 diboikot oleh perwira² Angkatan Darat. A.H. Nasution selanjutnya dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Mayor. (pangkat Brigadier Jenderal belum dikenal dalam sistem perpangkatan TNI saat itu).
10 November 1955	Yayasan Kopra di daerah Sangihe-Talaud (Satal), Bolaang-Mongondow (Bolmong), dan Gorontalo diambil alih ; sekalipun hanya Yayasan Kopra Sangihe-Talaud yang diakui Pemerintah Pusat.
15 Desember 1955	Pemilihan Umum kali ini untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang² Dasar). Anggota Konstituante berjumlah 542 orang, yang dilantik pada tanggal 10 November 1956
1956	Dalam statistik Balai Konsultasi Ekonomi - R.C. Lasut, penduduk Minahasa pada tahun 1956 berjumlah 543.936 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8%.
3 Maret 1956	Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955.
24 Maret 1956	Kabinet Ali II terbentuk, dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Partai pendukung Kabinet ini ialah PNI, Masyumi dan NU serta beberpa partai kecil lainnya. PKI sendiri tidak masuk dalam Kabinet karena masuknya komunis dalam Kabinet masih ditentang oleh beberapa pihak mengingat tindakan² PKI di masa lalu, terutama Pemberontakan PKI di Madiun.
2 April 1956	RUU yang membatalkan seluruh perjanjian KMB secara unilateral yang diajukan Kabinet, disetujui secara bulat oleh DPR. RUU ini ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 8 Mei 1956. Inilah awal dari ketegangan baru antara Indonesia dengan pihak Belanda sejak KMB ditandatangani. Pembatalan persetujuan KMB secara sepihak oleh Indonesia pada prinsipnya didasarkan kepada sikap Belanda yang tidak mau menepati persetujuan KMB yang menyangkut soal Irian Barat.
12 Juli 1956	Andi Pangerang Petta Rani (Andi Pangerang Daeng Parani) diangkat menjadi Gubernur Sulawesi, jabatan yang dipangkunya sampai dengan tanggal 20 April 1960.
25 Mei 1956	Pemerintah Pusat memutuskan, Yayasan Kopra secara resmi akan dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1956, dan akan digantikan setahun kemudian oleh Koperasi Kopra Pusat.
13 Agustus 1956	Panglima TT-VII/Wirabuana, Kolonel Joop Warouw, dalam konferensi persnya yang terakhir sebelum serah-terima jabatan Panglima TT-VII, sebelum pemindahannya ke Peking, mengatakan bahwa ia menerima semua tanggung jawab penyelundupan kopra yang melewati Bitung. Pada hari ini, CPM di dalam TT-III/Siliwangi menangkap mantan Menteri Penerangan dalam kabinet Burhanuddin Harahap, Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe, karena urusan korupsi yang melibatkan Lie Hok Thay yang lebih dulu ditahan. Hok Thay mengaku memberikan uang satu setengah juta rupiah kepada Roeslan Abdulgani yang berasal dari ongkos mencetak kartu suara pemilu. Akibatnya, Roeslan yang telah menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo hendak ditahan oleh CPM dua jam sebelum keberangkatannya tanggal 14 Agustus ke London untuk menghadiri konferensi internasional mengenai Terusan Suez. Presiden Gamal Abdel Mesir Nasser baru saja menasionalisasikan Suez. Berkat intervensi PM Ali dan KSAD A.H. Nasution, penangkapan dibatalkan, dan Roeslan akhirnya bisa berangkat ke luar negeri.
14 Agustus 1956	Timbang terima Panglima TT-III/Siliwangi dari Kolonel Alex E. Kawilarang kepada Kolonel Suprayogi, untuk selanjutnya bulan Desember tahun itu pergi ke Washington, D.C. menjadi Atase Militer pada Kedutaan Besar RI di sana. Selama memimpin TT-III/Siliwangi, Kolonel Kawilarang bermasalah antara lain pernah menangkap menteri Ruslan Abdulgani karena dituduh korupsi.
17 Agustus 1956	Pembentukan provinsi Papua Barat (Irian Barat) dengan ibukota di Soa Siu. Gubernur yang pertama pada bulan September 1956 adalah Sultan Tidore - Zainal Abidin Syah. Provinsi tersebut meliputi wilayah yang masih diduduki Belanda dengan daerah² Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara.
22 Agustus 1956	Kolonel J.F. (Joop) Warouw hari ini meletakkan jabatannya sebagai Panglima Komando TT-VII/ Wirabuana dalam rangka pergantian pimpinan Komando Tentara & Territorium VII/Wirabuana.
23-26 Agustus 1956	Serah-terima Panglima TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur dari Kolonel J.F. Warouw kepada Letkol H.N. Ventje Sumual, Kepala Staf TT-VII/Wirabuana sebelumnya. Kemudian Joop Warouw dipindahkan sebagai Atase Militer pada Kedubes RI di Peking - Cina.
8 September 1956	Komandan Batalyon 714 Kapten Dolf Runturambi memerintahkan untuk menahan kapal "Susane Skow" di pelabuhan samudera Bitung, karena surat² yang tidak lengkap untuk menurunkan mobil² dan mengangkutnya. Hal ini didasarkan pada radiogram Panglima TT VII pertengahan Juni tahun itu - penahanan mana segera dilaporkan kepada Panglima TT VII/Wirabuana Let.Kol. H.N.V. Sumual dan Komandan RI-24 Let.Kol. H.V. Worang.
5 Oktober 1956	Opsir Pekerdja Istimewa X (OPI X) TT-VII/Wirabuana dibubarkan hari ini ketika M. Saleh Lahede dijadikan Kepala Staf Komando Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara (KoDPSST atau KDP-SST) oleh KSAD. Kegiatan OPI X selanjutnya dilaksanakan oleh Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi Selatan.
21 November 1956	Diadakan reuni ulang tahun Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD, sekarang Seskoad) di Bandung. .
Desember 1956	Mayor D.J. Somba sebagai Assisten II/Personalia di TT-VII/Wirabuana bulan Desember 1956 ini menggantikan Mayor H.V. Worang sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 (RI-24) di Manado, karena Worang saat itu terlibat upaya penyelundupan/barter kopra.
1 Desember 1956	Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah dengan mundurnya Drs. Mohammad HATTA dari Wakil Presiden.
9 Desember 1956	KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution mengeluarkan pengumuman yang melarang perwira² Angkatan Darat melakukan kegiatan politik.
24 Desember 1956	Laurens F. Saerang diangkat menjadi Kepala Daerah Minahasa definitif, dan merupakan kepala daerah termuda di waktu itu (1956-1958). Ia bekas komandan kompi dalam Batalyon 3 Mei berpangkat Kapten. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dalam perdagangan besi rongsokan sisa Perang Dunia II di Morotai. Pada saat Pergolakan Permesta di Sulawesi Utara pecah, ia kemudian membentuk Brigade Manguni serta memimpinnya. Masa kepemimpinan resminya sampai tanggal 16 Juni 1958 dan digantikan Kapten Bert Supit (sampai tanggal 23 September 1958). Meskipun demikian, pemerintahan sipil Permesta masih mengakui kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah Minahasa (KDM) Permesta, yang tugas kesehariannya dijabat oleh Wakil KDM Pati Arie Mandagi sebagai pejabat KDM Permesta dan berkantor di desa Pinaras - Tomohon yang terletak di tengah hutan.
27 Desember 1956	Kongres Masyumi di Bandung yang berlangsung tanggal 22-29 Desember menyatakan menarik menteri²nya keluar dari Kabinet Ali II (serta kehilangan 57 suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat).
31 Desember 1956	Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, menyatakan daerah Sumatera Selatan atau daerah Komando Tentara & Territorium II (TT-II) dalam keadaan bahaya perang.
7-8 Januari 1957	Rencana TT-VII/Wirabuana diajukan kepada KSAD A.H. Nasution. Letkol M. Saleh Lahede (Kastaf KDPSST) dan Mayor Andi Muhammad Jusuf (Kastaf Resimen Hasanuddin) membicarakan masalah² di Indonesia Timur guna mengatasi masalah gangguan keamanan di wilayah Sulawesi (terutama DI/TII Kahar Muzakhar), dengan mengajukan alternatif jalan keluar, yaitu agar tanggung jawab keamanan daerah diserahkan sepenuhnya kepada putra daerah. Selain itu juga mereka berbicara mengenai keadaan politik & ekonomi di Indonesia Timur.
Awal Februari 1957	Gubernur Sulawesi - Andi Pangerang, dan rombongan berada di Jakarta untuk memperjuangkan realisasi rencana pembangunan di wilayahnya. Selain menghubungi berbagai pihak dan instansi selama sekitar satu bulan, juga Presiden Soekarno dan Bung Hatta mereka kunjungi.
3 Februari 1957	Sekitar 47 organisasi pemuda di Makassar mengadakan rapat. Mereka sepakat bahwa penyelesaian keamanan di Indonesia Timur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bisa dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan. Kemudian mereka membentuk organisasi yang mengkoordinasikan antar-organisasi pemuda yang ada dengan nama Dewan Pemuda Sulawesi, yang dipimpin presidium dengan badan pekerja untuk tugas harian, yang kepengurusannya sbb: Presidium: Nurdin Johan, Mustafa Tari, Abdul Chalik, Mattulada, Ismael Habi, J.B. Rumbayan, G.W. Bawengan Sekjen: R.A. Daud Seksi²: Indra Chandra, Abdul Muis (Sastrawan Pujangga), Husein Achmad, Djihan Njompa, Nahariah
10/18 Februari 1957	Terbentuknya Dewan Manguni di Sulawesi Utara, atas inisiatif Kapten G.K. Montolalu, dkk. Pimpinannya terdiri atas: Ketua : Henk L. Lumanauw Sekretaris: Jan Torar Anggota: Hein Montolalu & A.C.J. (Abe) Mantiri (direktur Pelayaran Rakyat Indonesia di Manado)
19 Februari 1957	Penyelenggaraan reuni tokoh² tokoh PKRS di Kantor Pembangunan Daerah yang dihadiri ±19 orang. Kemudian mereka membentuk wadah perjuangan baru yaitu Pusat Konsentrasi Tenaga untuk Keselamatan Rakyat Sulawesi (disingkat Konsentrasi Tenaga) dengan Pengurus Sementara: Ketua : Andi Burhanudin (residen di gubernuran Sulawesi/Ketua Umum PKR) Wakil Ketua: J.Latumahina (Kepala Departemen Politik di Kantor Provinsi Sulawesi) Sekretaris: Henk Rondonuwu (Ketua Partai Kedaulatan Rakyat/PKR) Bendahara: Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses (Ketua Dewan Kota Makassar) Komisaris: Achmad Siala (Dg.Masalle), Intje Tadjuddin, Abdul Muluk Makatita
20 Februari 1957	Dewan Pemuda se-Sulawesi mengadakan sidang sekali lagi hari ini dan menyetujui garis² pimpinan organisasi dan suatu program terperinci mengenai politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pokok pertama program itu adalah suatu tuntutan akan otonomi seluas²nya.
21 Februari 1957	Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang dikenal sebagai "Konsepsi Presiden Soekarno" atau "Konsepsi Presiden" yang isinya adalah menolak sistem demokrasi parlementer secara Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin, dan menyatakan perlunya suatu kabinet gotong royong yaitu Kabinet Kaki Empat dengan Nasakom -nya (Nasional, Agama, Komunis). Bekas Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta menyatakan bahwa ia tidak menyetujui konsepsi itu.
23 Februari 1957	Perencanaan formal proklamasi 2 Maret mulai pada suatu pertemuan para perwira senior Sulawesi pada hari ini. Pertemuan ini diadakan di rumah Letkol dr. O.E. Engelen, ketua Ikatan Perwira Republik Indonesia - Indonesia Timur (TT-VII). Letkol dr. O.E. Engelen, sekretaris IPRI TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur Kapten Bing Latumahina, Letkol Saleh Lahede,dan Mayor M. Jusuf berbicara dalam pertemuan itu.
25 Februari 1957	Setelah mengadakan rapat komite perwira TT-VII/Wirabuana yang mengadakan rapat di kediaman Mayor Eddy Gagola untuk menyusun dan merumuskan rencana Perjuangan Semesta, kemudian Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol Ventje Sumual hari ini berangkat ke Jakarta untuk menjelaskan langkah² yang akan diambilnya kepada teman²nya di MBAD terutama Korps Perwira SSKAD, terutama mengatasi keamanan daerahnya dengan pemberlakuan SOB/darurat perang. Komite sebelas orang ini dikepalai oleh Letkol M. Saleh Lahede. Letkol Saleh Lahede dengan bantuan Kapten Bing Latumahina dan Kapten Lendy R. Tumbelaka, menyusun Piagam Perjuangan Semesta, yang meringkas berbagai keluhan, tuntutan, dan saran pejabat² dan rakyat dari Sulawesi. Mayor M. Jusuf ditunjuk sebagai perwira operasi. Anggota² komite yang lain adalah: Letkol dr. O.E. Engelen, Ketua IPRI - Indonesia Timur; Letkol Andi Mattalatta, Komandan Kota Militer Kota Besar (KMKB) Makassar dan wakil komandan KoDPSST; Mayor Jan Wellem (Dee) Gerungan, Asisten IV/Logistik TT-VII; Mayor Sjamsuddin, Kepala Staf Komando Militer Kota Besar (KMKB) Makassar; Mayor Eddy Gagola, dari stafko TT-VII. Selain itu, anggota kesebelas yang disebutkan adalah Letkol tituler Arnold Achmad Baramuli, Jaksa Agung Provinsi Sulawesi dan Komando Indonesia Timur; Kapten John Ottay, Komandan Batalyon 702; Kapten Arie W.Supit, stafko TT-VII.
28 Februari 1957	Letkol Ventje Sumual saat mengadakan kunjungan di Jakarta selama dua hari dengan Mayor Andi M. Jusuf dan Arnold Baramuli, SH (Jaksa Tinggi Provinsi dan Militer), ia mengirimkan kawat/telegram kepada komandan resimen seperti RI-23, RI-25. Komandan RI-24 Mayor D.J. Somba datang ke Makassar hari ini, dan hanya bertemu dengan Mayor Jan Wellem (Dee) Gerungan. Yus Somba kembali lagi ke Manado pada tanggal 1 Maret.
1 Maret 1957	Pada petang hari, semua pejabat di Makassar yang bertolak ke Ibukota - Jakarta, yaitu rombongan Gubernur, delegasi Konsentrasi Tenaga dan rombongan Panglima Letkol Sumual, tiba kembali di pesawat dengan menumpang satu pesawat. Setibanya di Makassar, diputuskan untuk mengadakan rapat sebelum rencana² itu dilaksanakan. Rapat berlangsung hingga pukul 01:00 dinihari tanggal 2 Maret.

Masa Awal Permesta (Pembangunan I)

2 MARET 1957	Jumat dinihari tanggal 2 Maret 1957, sejumlah pejabat, tokoh politik dan tokoh masyarakat di kota Makassar dijemput kendaraan yang dikawal militer (sekitar 49 tokoh & 2 wartawan) untuk menandatangani piagam yang telah disusun oleh Panitia Perwira TT-VII yang lalu, untuk berkumpul di gubernuran. Mereka hendak mengadakan rapat untuk persiapan sebuah proklamasi dari suatu hasrat luhur yang sudah sangat lama menggejolak. Malam telah merambat dini hari. Pukul 3 dinihari rapat dibuka oleh Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol H.N. Ventje SUMUAL yang kemudian membaca naskah Proklamasi SOB Inilah Proklamasi SOB (Staat van Oorlog en Beleg = negara dalam keadaan perang & darurat perang) PERMESTA tersebut, yang memulai babak baru dalam sejarah Indonesia Bagian Timur:             P R O K L A M A S I                 Demi keutuhan Republik Indonesia, serta demi keselamatan dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja, dan Rakjat Daerah di Indonesia Bahagian Timur pada chususnja,  maka dengan ini kami njatakan seluruh wilajah Territorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunja pemerintahan militer sesuai dengan pasal  129  Undang - Undang  Dasar  Sementara , dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 dari Republik Indonesia.             Segala  peralihan dan penjesuaiannja dilaku- kan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dalam arti tidak ulangi tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia.             Semoga   Tuhan   Jang   Maha   Esa  beserta kita dan menurunkan berkat dan hidajatNja atas ummatNja.-                         Makassar,  2  M a r e t   1957.-                         Panglima Tentara & Territorial VII                                     tertanda                               Letkol : H.N.V. Sumual                                   Nrp : 15958 Pada saat Proklamasi Permesta Dari kiri ke kanan: Letkol HNV Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Dolf Runturambi, Letkol Saleh Lahede. Proklamasi Keadaan SOB ini berdasarkan pasal 129 UUD Sementara yang memberikan keleluasaan kepada panglima militer di daerah memberlakukan SOB (keadaan darurat perang/militer) dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 (Peraturan yang memberlakukan SOB sehubungan dengan Pemberontakan PKI Madiun tahun itu). Selanjutnya Letkol M. Saleh Lahede selaku Komando Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara (KoDPSST), membacakan Piagam Perdjuangan Semesta, yang lebih dikenal sebagai Piagam PERMESTA , yang menjadi landasan pelbagai program pembangunan yang segera dilancarkan. Pukul 07:00 keluar pengumuman pertama Letkol Sumual sebagai Kepala Pemerintahan Militer mengenai organisasi² kepemimpinan dibantu dua staf. Staf pertama: sebuah staf militer (yang terdiri atas staf TT-VII/Wirabuana yang ada), Staf kedua: sebuah staf Pemerintahan yang dipimpin oleh Letkol M. Saleh Lahede sebagai Kastaf, Mayor Eddy Gagola sebagai Wakil Kastaf, & Sekretariat yang dipimpin Kapten W.G.J. Kaligis. Hubungan dengan seluruh daerah di wilayah Wirabuana (Indonesia Timur) tetap terpelihara, sekalipun menjelang pertengahan 1957, beberapa daerah telah dipengaruhi oleh pemerintah pusat serta MBAD. Melalui jaringan pemerintah daerah serta organisasi pemuda, wanita, mahasiswa dan pers, Permesta merencanakan pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerangan² melalui pers dan RRI dilancarkan segera setelah upacara di Gubernuran itu. Sejak itu berkumandang semboyan "Sekali Dua Maret, Tetap Dua Maret" yang diciptakan oleh Letkol Saleh Lahede, dan singkatan Permesta untuk Piagam "Perjuangan Semesta" diciptakan dan dipopulerkan oleh G. Kairupan, seorang pejabat Kantor Penerangan kota Makassar. Kedua semboyan itu senantiasa terdengar melalui RRI Makassar, Manado, dan Ambon. Sejak hari ini, Kepala Pemerintahan Letkol Ventje Sumual mengambil langkah darurat memulihkan keamanan dan ketertiban. Jam malam dinyatakan mulai berlaku pukul 22.00. Pengiriman uang melalui bank ke luar wilayah TT-VII/Wirabuana dinyatakan terlarang, kecuali dengan ijin khusus. Juga barang² kebutuhan pokok masyarakat dilarang dibawa ke luar wilayah itu. Para pengusaha pun dilarang mengadakan penimbunan atau menaikkan harga².
3 Maret 1957	Salah satu rapat Permesta. Dari kiri: Henk Rondonuwu (berdiri), Letkol Saleh Lahede, Letkol Andi Mattalatta, Mayor CPM Her Tasning. Rapat di Balai Perwira oleh Tim Asistensi Staf Pemerintahan Permesta yang dipimpin oleh Letkol M. Saleh Lahede (yang terbagi atas 10 seksi). Dalam rapat ini dijelaskan bahwa tindakan 2 Maret bertujuan utama untuk mengatasi kekacauan di wilayah itu. Hari ini juga Letkol Sumual sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana & Kepala Pemerintahan Militer Indonesia Timur mengirim laporan tertulis kepada KSAD di Jakarta mengenai tindakan 2 Maret tersebut yang yang tetap mengakui Jakarta sebagai pemimpin yang sah. Ia juga melaporkan bahwa ia telah meningkatkan ketiga wilayah hukum Resimen Infanteri TT-VII/Wirabuana menjadi Komando Daerah Militer (KDM), yaitu KDM Sulutteng dengan Mayor D.J. Somba sebagai komandan, KDM Maluku/Irian Barat dengan Mayor Herman Pieters sebagai komandan, KDM Nusa Tenggara dengan Mayor Minggu sebagai komandan; sedangkan Sulawesi Selatan dirangkap oleh Gubernur Andi Pangerang dengan pangkat Letkol Tituler. Keempat tokoh ini juga merangkap sebagai Gubernur Militer di masing² daerah sesuai dengan ketentuan SOB (Staat von Oorlog en Beleg = Negara dalam Keadaan Perang & Darurat Perang).
4 Maret 1957	Hari ini diadakan pelantikan terhadap Team Asistensi Staf Pemerintahan Permesta, yang meliputi baik anggota² militer maupun sipil. Tim Asistensi ini dibentuk untuk tugas sehari² dalam Staf Pemerintahan, yang dipimpin oleh Kepala Staf Pemerintahan Letkol M. Saleh Lahede, yang dibagi dalam 10 seksi, yaitu: 1. Seksi Politik, Tata Negara, Hukum dan Tata Tertib dipimpin Letkol M. Saleh Lahede Sendiri. 2. Seksi Moneter dipimpin Kapten Arie W. Supit. 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin Baharuddin Rachman. 4. Seksi Makanan Rakyat, Bahan² Vital, dan Pertanian dipimpin Sampara Daeng Lili. 5. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan Perburuhan dipimpin Letkol Oscar E. Engelen. 6. Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Tenaga, dan Irigasi dipimpin Kapten J.H. Tamboto. 7. Seksi Penerangan dan Informasi dipimpin Kapten Bing Latumahina. 8. Seksi Koordinasi Keamanan dipimpin Mayor J.W. (Dee) Gerungan. 9. Seksi Agama dipimpin Kapten Anwar Bey. 10. Seksi Pemuda dan Veteran dipimpin A.N. Turangan. Rapat yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual dengan seluruh stafnya (yang hadir ±120 perwira & bintara). Ia menekankan bahwa tindakan 2 Maret sama sekali bukan tindakan kudeta. Hari ini juga, KSAD Mayjen A.H. Nasution menginstruksikan kepada Letkol R. Sudirman - Panglima KoDPSST (Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan/Tenggara), yang memimpin 9 batalyon dari Divisi Brawijaya di Sulawesi yang diperbantukan untuk menumpas pemberontakan DI/TII), untuk tidak perlu mengambil tindakan apapun terhadap Letkol Ventje Sumual dan Gerakan Permesta-nya.
5 Maret 1957	Pemerintah Pusat mengirimkan utusan menemui Letkol Sumual di Makassar guna membicarakan masalah Permesta. Dukungan dari kelompok² pemuda terutama melalui Dewan Pemuda Se-Sulawesi, yang hari ini menyatakan dukungannya bagi proklamasi Permesta juga mengganti namanya menjadi Dewan Pemuda Indonesia Timur.
7 Maret 1957	Hari ini diumumkan di Manado, bupati Minahasa Laurens F. Saerang sudah menemui Jan Timbuleng, Komandan Pasukan Pembela Keadilan (PPK) yang mengacau di daerah ini terutama di daerah Minahasa Selatan. Perlu diketahui, bahwa Timbuleng adalah ipar dari Laurens F. Saerang. Pada tanggal 8 Maret 1957 (keesokan harinya), Laurens F. Saerang menyertai Jan Timbuleng dan istrinya ke suatu pertemuan dengan Mayor D.J. Somba, dan dirundingkan pengaturan penyerahan dan rehabilitasi 3.000 orang pengikut PPK. Penyerahan Jan Timbuleng disebut² Letkol Ventje Sumual dalam jumpa pers tanggal 13 Maret sebagai suatu contoh hasil yang bisa diharapkan dari kebijaksanaan keamanan kepada gubernur militer yang diangkat belum lama berselang. (Walaupun begitu, Jan Timbuleng dan pasukannya kemudian akhirnya kembali ke hutan menjelang akhir tahun. Ia dikatakan tidak merasa puas dengan perlakuan yang diberikan kepadanya dan orang²nya). Doktrin Eisenhower (dari Presiden AS waktu itu- Dwight Eisenhower) dijadikan UU oleh Senat Kongres AS sebagai sikap politik anti-komunis. Doktrin ini membawa AS untuk terlibat lebih jauh lagi dalam perpolitikan Indonesia untuk menjatuhkan komunis dengan memberi bantuan senjata kepada pihak² yang meminta mereka untuk melawan komunisme internasional. (Permesta pada masa Pergolakan akhirnya menerima bantuan senjata tersebut (dalam "PRRI"), namun menyatakan bahwa semuanya dibeli dengan cara barter).
8 Maret 1957	Dilantiknya 111 orang anggota Dewan Pertimbangan Pusat Permesta yang dipimpin Residen Andi Sultan Daeng Raja (Haji Makkaraeng Daeng Mandjarungi). Dewan Petimbangan Pusat (DPP) Permesta ini telah diangkat sehari sebelumnya. Gubernur Sulawesi, Andi Pangerang Petta Rani (Andi Pangerang Daeng Parani), secara formal dilantik sebagai Gubernur Militer Sulawesi Selatan-Tenggara, dengan kekuasaan penuh bagi kebijaksanaan keamanan daerah itu.
10 Maret 1957	Rapat umum di Lapangan Karebosi Makassar yang diselenggarakan oleh Tim Assistensi Staf Pemerintahan Permesta dan DPP Permesta untuk menyambut Piagam Permesta, yang dihadiri oleh sekitar 100.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ada 8 pembicara yang berorasi di rapat umum ini.
11 Maret 1957	Hari ini diadakan pelantikan di Manado terhadap Mayor D.J. Somba sebagai Gubernur Militer Sulawesi Utara-Tengah oleh Panglima TT-VII/Wirabuana - Kapala Pemerintahan Militer Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang (SOB). Hari ini juga, 387 orang bekas KNIL dilantik menjadi TNI oleh Mayor D.J. Somba, yang telah mengusulkan kepada MBAD agar kekuatan RI-24 ditingkatkan menjadi dua batalyon. Ia mendapat izin untuk membentuk kira² dua kompi baru dari bekas serdadu KNIL di daerah Minahasa. Tadinya Minahasa merupakan daerah pengerahan utama bagi KNIL dan taksiran jumlah veteran KNIL di daerah ini berkisar antara 18.000 sampai 30.000 orang.
12 Maret 1957	Mahkama Agung RI menyatakan bahwa Konsepsi Presiden tentang Kabinet Kaki Empat tidak menyalahi Undang² Dasar (Konstitusi).
14 Maret 1957	Satu setengah jam setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (dan Kabinet Ali II nya) menyerahkan mandatnya, maka Presiden Soekarno menyatakan bahwa seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia "DALAM KEADAAN DARURAT PERANG" (SOB=Staat van Oorlog en Beleg). Salah satu sebab utama dari keadaan ini adalah karena Proklamasi SOB yang telah dikumandangkan Panglima TT-VII/Wirabuana dalam wilayah Indonesia Timur, yang adalah komando daerah terluas di Indonesia saat itu (mencakup setengah wilayah NKRI) yang seharusnya hanya boleh dikumandangkan oleh presiden suatu negara. Hari ini, suatu delegasi yang ditugasi Kepala Pemerintahan Militer Permesta Letkol Ventje Sumual dan disetujui DPP Permesta, pergi ke Jakarta untuk menjelaskan latar belakang proklamasi 2 Maret kepada Presiden dan pemerintah pusat. Delegasi ini dipimpin oleh Henk Rondonuwu dan Ny. Mathilda (Milda) Tololiu-Hermanses (Ketua Dewan Kota Makassar), Haji Makareng Daeng Manjarungi, Sun Bone (Masyumi), Achmad Siala (PNI), J. Latumahina dan Andi Burhanuddin (PKR dan pejabat kantor Gubernur). Dektrit Darurat Perang
15-22 Maret 1957	Rapat para Panglima Territorium dan SUAD di MBAD di Jakarta, yang dihadiri semua panglimanya kecuali Letkol Achmad Husein yang berhalangan. Konperensi itu dimulai dengan kunjungan kehormatan pada Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pembicaraan dalam pertemuan itu berkisar sekitar pengembangan dan perbaikan tentara, dan melindunginya dari pengaruh politik, yang hanya menggangu kesatuan tentara. Dalam rapat itu, KSAD Mayjen A.H. Nasution memutuskan untuk membubarkan TT-VII/ Wirabuana dan membaginya menjadi 4 KDM (Kodam) terpisah seperti yang telah dilakukan Letkol Ventje Sumual sebelumnya, walaupun KSAD menyatakan menyetujui Piagam Permesta. Pada penutupan pertemuan itu, juru bicara Tentara mengomentari situasi di TT-VII: "...MBAD mengerti dan memahami "proklamasi 2 Maret" itu, tetapi demi menjaga hukum dan ketertiban tak bisa membenarkan cara yang ditempuh. MBAD berpendapat, keinginan dan hasrat proklamasi itu bisa disalurkan melalui lembaga² yang ada." Sementara KSAD A.H. Nasution berunding dengan Letkol Ventje Sumual secara formal, Kolonel Sukendro, Asisten I (Intelijens) KSAD melancarkan operasi intelijennya. Para perwira bawahan dipecah-belah, emosi kesukuan dibakar, tindakan palsu dilontarkan. Banyak orang yang menjadi bingung dan guncang. Persatuan di antara para perwira berbagai suku bangsa itu mulai retak.
20 Maret 1957	Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol Ventje Sumual mengeluarkan rencana pembagian wilayah TT-VII/ Wirabuana dari 4 provinsi menjadi 6 provinsi: 1. Sulawesi Selatan/Tenggara --> ibukota Makassar 2. Sulawesi Utara/Tengah --> ibukota Manado 3. Maluku --> ibukota Ambon 4. Irian Barat --> ibukota Soasiu 5. Nusa Tenggara Barat --> ibukota Singaraja 6. Nusa Tenggara Timur --> ibukota Kupang Surat Keputusan Panglima/Penguasa Militer TT VII Wirabuana No.Kpts.0139/36/1957 tentang pembagian Indonesia Bagian Timur dalam enam provinsi otonom dan No. Kpts. 0140/36/1957 dan No. Kpts. 0141/36/1957 yang dikeluarkan di Makassar masing² tentang pembagian wilayah provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) menjadi dua yaitu Barat dan Timur serta provinsi Sulawesi menjadi Utara dan Selatan.
21 Maret 1957	Seluruh anggota Tim MBAD Korps Perwira SSKAD (sebuah korps reuni siswa SSKAD) mengadakan rapat yang menilai bahwa masalah pergolakan daerah mempunyai aspek sangat penting yang justru diabaikan dan dianggap sepele oleh KSAD Mayjen A.H. Nasution dalam keputusan dan tindakannya. Hasil rapat ini kemudian menimbulkan kemarahan KSAD Mayjen A.H. Nasution. Petisi 45 orang perwira tersebut dipaksa untuk mencabut pernyataan tersebut. Hanya 10 orang yang bertahan atas petisi tersebut.
April 1957	Sesuai dengan Piagam Permesta, Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Permesta menyusun delegasi untuk bertemu dengan para pejabat di Jakarta. Henk Rondonuwu bertindak sebagi ketua delegasi dengan Andi Burhanuddin, Achmad Siala, dan Ny. Towoliu-Hermanses sebagai anggotanya. Delegasi ini ternyata bisa bertemu dengan Presiden Soekarno dan Bung Hatta, tetapi tidak sempat bertemu dengan Kabinet yang saat itu telah demisioner menyusul berita Peristiwa Proklamasi Permesta - 2 Maret di Makassar tersebut. Kepada Presiden, delegasi DPP mengusulkan agar 70% anggota Dewan Nasional yang akan dibentuknya itu terdiri atas wakil² daerah. Selain itu sangat diharapkan agar Dwitunggal kembali rujuk untuk memimpin bangsa Indonesia selanjutnya. Delegasi juga menyampaikan undangan kepada Presiden dan Bung Hatta untuk menghadiri Kongres Bhinneka Tunggal Ika yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 1957 mendatang. Dalam kesempatan ini, tentu saja delegasi mengalami hambatan dari pihak yang kurang senang dengan perkembangan di Indonesia Timur. Malah beberapa tokoh asal daerah Sulawesi menerima surat kaleng yang mengancam jiwa mereka. Pada awal bulan April, Tokoh Utama Permesta Letkol Ventje Sumual tiba di Manado. Di lapangan Mapanget, rakyat berduyun² menyambutnya. Seorang gadis dengan pakaian khas Minahasa mengalunginya dengan rangkaian bunga sedang para pemuda menyambutnya dengan tari perang cakalele. Dengan pengawalan ketat iring²an mobil Panglima TT-VII/Tokoh Utama Permesta tiba di manado melalui ribuan rakyat serrta anak² sekolah yang berjajar di pinggir jalan sepanjang Mapanget-Manado sambil melambai²kan bendera merah-putih dan meneriakkan pekik "Hidup Permesta". Siang itu juga dilangsungkan upacara pelantikan Mayor D.J. Somba sebagai Gubernur Militer Sulutteng dan Mayor Dolf Runturambi sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Sulutteng. Sore harinya diadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh semua tokoh² militer, sipil dan masyarakat Sulutteng yang telah diundang.
1 April 1957	Gubernur Sulawesi Andi Pangerang diangkat oleh Kepala Pemerintahan Militer Permesta Letkol Ventje Sumual sebagai Gubernur Militer Sulawesi Selatan-Tenggara dengan pangkat Letkol tituler TNI.
9 April 1957	Presiden Soekarno mencoba membentuk kabinet baru setelah Kabinet Ali II meletakkan jabatan pada tanggal 4 Maret yang lalu. Setelah Suwirjo (dari PNI) gagal membentuk kabinet, maka Soekarno mengajak KSAD Mayjen A.H. Nasution ke Cipanas - Bogor untuk bersama² membentuk kabinet itu. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) Kabinet Darurat Ekstraparlementer ini tidak tergantung pada dukungan partai². Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri-nya seorang tokoh tak berpartai - yaitu Ir. H. DJUANDA. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya dan di dalamnya duduk dua orang anggota Angkatan Bersenjata. Program Kabinet Karya disebut pancakarya, yaitu: 1. membentuk Dewan Nasional 2. normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB 4. perjuangan Irian Barat 5. mempergiat pembangunan Kedudukan Ir. Djuanda juga pada hakikatnya tidak terlalu kuat. Yang menentukan perkembangan yang sesungguhnya di pusat adalah Presiden Soekarno (Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi) dan KSAD Mayjen A.H. Nasution.
14 April 1957	Lanjutan Sidang Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permesta ke-4 diadakan hari ini. Dalam risalah sidang ini, ada keluhan bahwa Kepala Badan Urusan Kopra (BUK), Drs. Baharuddin Rachman, atas wewenang sendiri telah menjual kopra di luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada jika dijual di pulau Jawa, dan beberapa bulan kemudian Drs. Baharuddin diam² lari ke Singapura dengan membawa keuntungan yang diperolehnya.
16 April 1957	Lanjutan Sidang Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permesta ke-7 diadakan hari ini. Dalam risalah sidang ini, topik pembicaraan adalah perundingan dengan DI/TII pimpinan Kahar Mudzakkhar.
26-28 April 1957	Administrator² militer dan gubernur² sipil dari seluruh Indonesia mengadakan rapat di Jakarta untuk membicarakan penyelesaian masalah yang dihadapi negeri ini. Mereka menyimpulkan, bila kerja sama antara Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta bisa terlaksana, beberapa penyelesaian mengenai persoalan nasional mungkin akan dicapai. Mereka juga menganjurkan supaya Dewan Nasional yang telah diusulkan tersusun dari wakil² provinsi, supaya suatu kebijaksanaan yang konsekuen dijalankan terhadap para pemberontak, supaya administrasi diperbaiki dan korupsi diberantas, supaya pembangunan provinsi dipercepat, dan supaya soal² di dalam TNI diselesaikan dengan cara damai, tanpa mengabaikan "tata tertib militer."
Mei 1957	Upaya pembersihan Permesta diadakan terhadap semua anggota pimpinan PKI / orang² komunis di Minahasa dan anak organisasinya, termasuk beberapa pemuka PNI yang disebut golongan ASU, atas perintah Gubernur Militer Sulutteng, berdasarkan bukti² yang ada tentang usaha mereka menentang Permesta. Kemudian mereka ini dikarantinakan di Gorontalo. Anggota² PKI dan PNI-ASU yang masih bebas berkeliaran terus diikuti dan bila terbukti bahwa mereka juga membahayakan, mereka akan segera ditahan. Kemudian organisasi PKI dilarang dan dianggap sudah tidak ada lagi oleh Permesta pada beberapa bulan mendatang. Namun, gebrakan Permesta terhadap² orang² komunis ini justru menimbulkan reaksi keras di tingkat nasional. Kemelut politik mulai terjadi terutama di tingkat pemerintah pusat. Karena gerakan Permesta dipelopori oleh tokoh² militer, dengan sendirinya menimbulkan pula friksi di kalangan militer ketika itu. Puncaknya kemudian, adalah Letkol Ventje Sumual dibebaskan dari jabatannya sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana, dengan dihapuskannya jajaran TT-VII dari strategi komando TNI AD. Bulan ini, Perdana Menteri Ir. H. Djuanda dapat disebutkan disini juga mengadakan kunjungan ke daerah Minahasa.
5 Mei 1957	Pengumuman dalam komunike TNI tanggal 5 dan 27 Mei dimana diputuskan bahwa Komando TT-VII /Wirabuana (akan ditiadakan) dan KoDPSST (Komando Daerah Pemgamanan Sulawesi Selatan-Tenggara) akan disatukan dalam satu komando, dibawah pengawasan KSAD, dan sebagai akibatnya, Letkol H.N.V. Sumual dan Letkol Sudirman akan dipindahkan ke jabatan lain, yang belum ditentukan. Juru bicara TNI, Letkol Rudy Pirngadie mengatakan bahwa TNI akan meneruskan rencananya untuk mengadakan reorganisasi teritorial, dengan membagi Indonesia Timur menjadi 4 daerah militer: Sulawesi Selatan dan Tenggara, Sulawesi utara dan Tengah, Maluku dan Irian Barat, dan Nusa Tenggara. Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petta Rani, ditunjuk sebagai gubernur militer Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan pangkat tituler kolonel, yang mulai berlaku sejak 1 April 1957. Penunjukan gubernur militer di daerah² lainnya masih dalam pertimbangan, begitulah komunike itu diakhiri.
6 Mei 1957	Presiden Uni Soviet, Vorosylov, pemimpin Komunis Internasional berkunjung di Indonesia sampai tanggal 19 Mei 1957, memastikan bahwa Komunis Internasional mendukung Soekarno, antara lain dengan mengirim persenjataan dan menumpas Permesta yang anti–Nasakom, anti-Komunis.
8-12 Mei 1957	Kongres Bhinekka Tunggal Ika untuk memenuhi Piagam Permesta, dengan panitia yang dipimpin oleh Henk Rondonuwu, dan ada 122 orang yang hadir (47 dari Sulsel, 12 dari Sulteng, 6 Gorontalo, 6 Bolmong, 6 Minahasa, 6 Manado, 6 Satal, 6 Malut, 5 Maluku Tengah dan Selatan, 7 Ambon, 8 Irian Barat, 7 Bali, 1 Flores.), dari 30 kabupaten se-Indonesia Timur, wakil² dari kodya Makassar, tokoh² asal Papua, para anggota DPP Permesta, wakil² daerah di DPR (di Jakarta) dan Konstituante (di Bandung), yang mana seluruhnya berjumlah sekitar 1500 orang (merupakan pertemuan terbesar pertama di Indonesia Timur waktu itu). Undangan juga dikirim kepada para pejabat di Jakarta & para gubernur se-Indonesia. Presiden Soekarno yang sebelumnya menyanggupi akan hadir, ternyata tidak hadir. Bung Hatta mengirimkan prasarannya melalui rombongan pimpinan adat Sumatra Barat, namun rombongan tersebut ditahan di Bandar Udara Kemayoran oleh KMKB Jakarta. Beberapa pemimpin yang juga diundang namun tidak hadir antara lain Perdana Menteri Ir. Djuanda, Letjen T.B. Simatupang (bekas KSAP), Kolonel M. Simbolon, Letkol Ahmad Husein, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang, Mayor M. Jusuf (padahal sudah dimasukkan dalam acara untuk berbicara pmengenai persoalan keamanan). Beberapa rombongan dari Ibukota Jakarta yang akan ke kongres tersebut juga ditahan. Para delegasi tersebut dibagi dalam seksi² yang pada dasarnya didasarkan pada Piagam Permesta. Dalam rancangan mengenai pembangunan yang dirumuskan dalam kongres, ditetapkan adanya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek terutama bertujuan menggerakkan industri rakyat seperti penggaraman, modernisasi alat penangkap ikan, pengolahan sabuk kelapa, benang tenun, penggergajian kayu, pembuatan genteng, alat² dari kulit, pembuatan perahu, pabrik sabun, penyelaman mutiara, berbagai minyak cengkeh, dan tembakau rakyat. Rencana jangka panjang meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik² tekstil, minyak kelapa, semen, kapal, belerang, rokok, assembling kendaraan bermotor, pertambangan nikel di Pomala dan Sanggalopi, besi di Sumbawa, aspal di Buton, emas, perak, niel, bauksit, asbes, minyak tanah, dan lain sebagainya. Rencana lain yang dihasilkan Kongres Bhinneka Tunggal Ika dari Seksi Pertahanan, berjudul "Doktrin Pertahanan Wilayah Indonesia Bagian Timur". Ditinjau dari segi strategi militer, Indonesia Bagian Timur menduduki posisi penting untuk perjuangan Irian Barat. Selain itu, diperlukan juga kewaspadaan agar konflik antara Blok Timur (komunis) dan Blok Barat tidak menjalar ke wilayah ini sehubungan dengan letaknya yang berbatasan dengan negara² yang terikat dengan Blok Barat (Filipina dan Australia). Untuk itu, sangat diperlukan satu komando untuk seluruh Wilayah Indonesia Timur. Sebab itu TT-VII/Wirabuana harus dipertahankan (Wilayahnya mencakup 4 provinsi: Sulawesi, Maluku, Kep.Sunda Kecil, Irian Barat). Dari segi ekonomi, dokrin pertahanan tersebut mengandalkan pembangunan ekonomi yang bermaksud agar daerah ini mandiri (selfsupporting), dalam hal ini bahan² vital yang akan juga membuka lapangan kerja baru.
14 Mei 1957	Direktur CIA, Allan Dulles dalam rapat National Security Council (NSC) Amerika Serikat melaporkan bahwa proses dis-integrasi di Indonesia telah terjadi, dimana hanya Pulau Jawa saja yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusatnya. State Departement AS mengirim Gordon Mein, Wakil Direktur kantor Urusan Pasifik Barat Daya, ke Jakarta untuk meneliti kebenaran berita disintegrasi tersebut. Dua hari di Jakarta, Gordon Mein mengirim laporan, membantah teori disintegrasi tersebut.
18 Mei 1957	Rp 15.000.000 dipinjam dari Bank Indonesia Cabang Manado oleh Permesta untuk mendanai beberapa proyek pembangunan. Ada juga laporan bahwa Rp 12.000.000 telah diambil oleh Permesta dari Bank Indonesia Cabang Ambon.
20 Mei 1957	Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual secara resmi mengadakan perjanjian pinjaman darurat sebesar Rp.100.000.000 dengan Bank Indonesia Cabang Makassar, sebagai dana pembangunan Indonesia Timur. Pada hari ini juga dikeluarkan perintah kepada semua Daerah Tingkat II di wilayah Wirabuana (enam provinsi) untuk membentuk Panitia Pembangunan Daerah yang diketuai oleh kepala daerah dengan 10 anggota (tokoh² Ormas, partai dan militer). Panitia ini bertugas melaksanakan perbaikan pembangunan di daerah berdasarkan semangat gotong-royong, seperti perbaikan jalan² dan sebagainya yang langsung dapat dipahami dan dirasakan faedahnya oleh rakyat banyak. Untuk itu, setiap kabupaten di Indonesia Timur menerima jatah 2 juta rupiah untuk proyek² pembangunan yang direncanakan daerah² bersangkutan. Misalnya di Sulawesi Selatan, PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) Makale, Tana Toraja, dibangun dengan dana Permesta. Demikian pula pasar² seperti di Matoangin (Makassar), Markas Resimen 23 di Pare-pare, pusat latihan infanteri di Bilibili, depot batalion di Malino, dan Markas Resimen Hasanuddin di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Kemudian, setiap provinsi diwajibkan menyusun rencana pembangunan lima tahun sesuai dengan ketetapan dalam Piagam Permesta dan keputusan Kongres Bhinneka Tunggal Ika. Dana pembangunan diperoleh melalui ekspor kopra wilayah Sulawesi Utara, Malaku Utara dan beberapa tempat lain. Seperti ditentukan dalam Piagam, daerah² yang tidak memiliki komoditi ekspor, ditunjang daerah² lainnya, sehingga pembangunan bisa dilaksanakan secara merata.
22 Mei 1957	Rp 1.000.000 dipinjam dari Bank Indonesia Cabang Makassar oleh Permesta untuk mendanai beberapa proyek pembangunan. Ada laporan bahwa adanya penyalangunaan uang tersebut. Beberapa orang yang berhubungan dengan gerakan Permesta kelihatannya menjadi makmur.
26 Mei 1957	KDMSST (Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan/Tenggara) dengan Panglimanya Letkol Andi Mattalatta & Kastaf Mayor CPM Hairuddin Tasning, diubah menjadi Komando Darah Militer (KDM) XIV/ Hasanuddin terpisah dari jajaran TT-VII Wirabuana oleh MBAD.
27 Mei 1957	Komando Daerah Militer (KDM) XVI/Udayana terbentuk, terpisah dari jajaran TT-VII/Wirabuana.
30 Mei 1957	KSAD Mayjen A.H. Nasution tiba di Makassar hari ini untuk melantik Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan-Tenggara (KDM-SST).
1 Juni 1957	KDM-SST secara resmi dibentuk, dengan Letkol Andi Mattalatta sebagai panglima, dan Mayor Her Tasning sebagi pejabat kepala staf. Gubernur Militer SST Andi Pangerang dan Kolonel Sudirman menghadiri upacara itu; Letkol Ventje Sumual mendampingi Mayjen A.H. Nasution.
4 Juni 1957	Mayor M. Jusuf menjelaskan kepuasannya akan persetujuan yang dicapai dengan KSAD A.H. Nasution pada pertemuan 4 Juni oleh perwira² yang pertama kali merencanakan Permesta, yaitu mengenai terbentuknya KDM-SST. Sejak saat itu, Mayor M. Jusuf jelas merupakan pimpinan kelompok yang anti-Permesta. Ia dengan teguh didukung kepala staf KDM-SST, Mayor Her Tasning. Letkol M. Saleh Lahede, perwira senior asal Sulawesi Selatan yang dianggap paling dekat dengan Permesta jelas menjadi pimpinan kekuatan yang pro-Permesta di Makassar. Perwira² lainnya, termasuk Letkol Andi Mattalatta, Panglima KDM-SST sikapnya kurang jelas.
5 Juni 1957?	Letkol Ventje Sumual menemui Mayjen A.H. Nasution serta membuat persetujuan kompromi. Letkol Sumual akan dijadikan kepala staf sebuah unit yang akan merencanakan pembentukan Staf Komando Koordinasi Antar Daerah Indonesia Timur (KADIT).
6 Juni 1957	Briefing KSAD Mayjen A.H. Nasution kepada semua perwira TT-VII/Wirabuana yang akan dibubarkan di kediaman Gubernur Sulawesi dibatalkan kemudian dan diganti dengan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh Panglimanya Letkol Ventje Sumual, Kastaf KoDPSST Letkol M. Saleh Lahede, KSAD Mayjen A.H. Nasution, Kolonel Ahmad Yani serta Kolonel Dahlan Djambek. Dalam pertemuan tertutup ini, ia mengingatkan kembali akan pengkhianatan PKI di Madiun pada tahun 1948: "Kalau tuan² ingin digantung PKI, silahkan, tetapi kami di Indonesia Timur menolak." Dalam rapat itu juga Letkol Ventje Sumual mengusulkan membentuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur (KADIT, kemudian menjadi KOANDAIT) yang akan mengkoordinasikan keempat KDM di eks TT-VII/ Wirabuana. Usul ini diterima KSAD. Sebagai panglima KOANDAIT ditetapkan adalah Letkol Ventje Sumual sendiri. Namun sebelum upacara serah terima dan pembubaran TT-VII 8 Juni mendadak KSAD mengumumkan bahwa KOANDAIT yang akan dibentuk akan dipimpinnya sendiri dan Letkol Ventje Sumual hanya akan menjadi kepala staf saja dengan menerima kenaikan pangkat menjadi Kolonel. (NB: KOANDAIT ini menjadi cikal bakal Kowilhan/Komando Wilayah Pertahanan).

Masa Awal Pergolakan Permesta (Pembangunan II)

8 Juni 1957	Serah terima & pembubaran TT-VII/Wirabuana serta KDPSST (Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan/Tenggara) dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar. Pembubaran TT-VII/Wirabuana dan pembentukan empat KDM yang terpisah di Indonesia Timur merupakan pukulan berat bagi Permesta. Beberapa perwira Permesta yang jabatannya hilang sehubung dengan pembubaran TT-VII/Wirabuana dan KoDPSST, diberi tugas belajar, atau kedudukan staf yang tidak fungsional tanpa tugas tertentu. Karena tugas belajar sering digunakan untuk membebaskan perwira yang tidak disukai atau tak mampu, mereka ini sering diremehkan. Kedudukan yang tidak berfungsi itu juga tidak disukai, karena ini biasanya berarti tamatnya karier militer. Perwira² yang mendapatkan kedudukan seperti itu dinamakan / diistilahkan "perwira yang diperbantukan" dan kalimat ini sering diplesetkan menjadi "perwira yang diperhantukan." Perpecahan antara perwira² Permesta yang berkembang sekitar bulan Juni ini kadang² digambarkan sebagai perpecahan antara mereka yang disebut "Permesta damai" dan mereka yang merupakan "Permesta perang". Tetapi, perpecahan ini juga terjadi antara mereka yang mempunyai kedudukan dan mereka yang tidak mempunyai kedudukan.
10 Juni 1957	Letkol Ventje Sumual memerintahkan Letkol Saleh Lahede untuk mengumpulkan para eks. perwira TT-VII pendukung Permesta untuk mengadakan rapat di kediaman Saleh Lahede di Jl. Sam Ratulangi Makassar. Hadir dalam rapat itu para Perwira seperti Mayor Andi M. Jusuf, Mayor CPM Her Tasning, Letkol Andi Mattalatta, Mayor Dee Gerungan, Kapten Bing Latumahina, Letkol dr. O.E. Engelen, Mayor Eddy Gagola, Kapten Lendy R. Tumbelaka, Mayor Sjamsuddin, dan Kapten Arie W. Supit. Para perwira tersebut banyak yang mengusulkan agar Permesta bertahan terus, kalu perlu dengan cara kekerasan. Rapat itu ditutup dengan perjanjian akan merahasiakan keputusan itu agar tidak disabot rombongan KSAD. Namun malam itu juga, Mayor Andi M. Jusuf & Mayor CPM Her Tasning membocorkan keputusan rahasia tersebut ke rombongan KSAD di Gubernuran Sulawesi. (Waktu itu ada isu di kalangan rombongan KSAD bahwa Permesta telah mengarahkan meriam ke tempat tinggal rombongan KSAD, sehingga dipersiapkanlah sebuah panser untuk 'menjaga segala kemungkinan' penyerangan). Karena secara formal Staf TT-VII telah dibubarkan, dengan demikian, juga Staf Pemerintah Militer yang dipimpin Saleh Lahede, maka sebelum meninggalkan Makassar menuju Manado, Ventje Sumual membentuk Dewan Tertinggi Permesta sebagai pucuk pimpinan Permesta. Susunan Dewan Tertinggi Permesta adalah sebagai berikut: Ketua            : Letkol H.N. Ventje Sumual Wakil Ketua : Letkol M. Saleh Lahede Sekretaris    : Kapten Bing Latumahina Anggota    : antara lain Letkol dr. O.E. Engelen, Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses, Makaraeng Mandarungi, Mochtar Lintang, Hutagalung, J. Mewengkang, J.E. Tatengkeng, Laodo Manoarfa, Abdul Muluk Makatita. Letkol H.N. Ventje Sumual dan sebagian besar perwira TT-VII dari Sulawesi Utara/Minahasa, seperti Mayor J.W. (Dee) Gerungan, Mayor Eddy Gagola, Kapten Lendy R. Tumbelaka, Kapten John Ottay, kembali ke Minahasa. Anggota² Batalyon 702 yang berasal dari Minahasa/Sulawesi Utara juga pergi ke Utara pada waktu itu, dan dua kompi di Sulawesi Utara yang terdiri dari sebagian besar orang Bugis dan Makassar pergi ke Selatan Sulawesi dan menduduki tempat yang ditinggalkan mereka di KDM-SST. Letkol Ventje Sumual kemudian membuat markas Permesta di kompleks peristirahatan Persanggrahan Indraloka yang kala itu bernama "Thermo mandi Kinilow". Tercatat P.M. Tos anggota Kopedua (KoP2) yang menjadi kurir dari Panglima Permesta tersebut.
13 Juni 1957	Dalam sebuah siaran radio hari ini, Mayor D.J. Somba menyatakan, ia akan selalu mendukung Letkol Ventje Sumual sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana, dan mengulangi pernyataan tanggal 8 Mei tentang hal yang sama.
19 Juni 1957	Hari ini, sekitar 30 orang, diantaranya banyak anggota PKI, ditangkap di Minahasa dan ditahan di Gorontalo.
20 Juni 1957	Di Sulawesi Utara-Tengah diproklamirkan provinsi Sulawesi Utara, dihadiri Letkol Ventje SUMUAL, Mayor D.J. SOMBA, Kolonel Dahlan DJAMBEK, dll. Konferensi dinas yang diselenggarakan di Kotamobagu itu dihadiri oleh Letkol H.N. Ventje Sumual dan stafnya, Kolonel Dahlan DJAMBEK, dll. Malah Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, yang ketika itu berada di Manado juga menghadirinya (Prof. Soemitro memang telah berada di Manado yaitu menyingkir ke sana sejak tahun 1956 (Mei 1957?) akibat kemelut politik karena ia adalah salah satu pimpinan Partai Sosialis Indonesia/PSI dan menikah dengan orang Minahasa yaitu Dorah Sigar asal Langowan, nanti pada Konferensi Sungai Dareh di Sumatera pada akhir 1957, ia baru keluar daerah itu, berangkat dengan Letkol H.N. Ventje Sumual dan stafnya). Dalam rapat itu diputuskan, mengangkat Henny Djusuf MANOPPO, seorang Residen-koordinator Sulawesi Tengah (sekaligus Bupati/Kepala Daerah Bolaang Mongondow dan bekas raja Bolaang Mongondow terakhir) yang banyak pengalaman dalam masalah pemerintahan daerah, sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah. Wilayahnya dibagi dalam enam kabupaten dan satu kotamadya yaitu: 1. Kotamadya Manado 2. Kabupaten Minahasa 3. Kabupaten Gorontalo 4. Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Kabupaten Sangir Talaud 6. Kabupaten Sulawesi Tengah 7. Kabupaten Tanah Toraja
21 Juni 1957	O.F. Pua, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Minahasa dan sebagai anggota PNI, dipenjarakan oleh Pemerintahan Militer Permesta dengan alasan yang tidak diterangkan, tetapi hanya sebentar saja.
23 Juni 1957	Dalam sebuah rapat di Kinilow, Letkol Ventje Sumual mengumumkan kesediaannya untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk mempertahankan dirinya sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana. Namun ia menandaskan, gerakan Permesta bukanlah gerakan separatisme. Penyelesaian yang wajar dengan pemerintah pusat, tetap tujuannya. Sepanjang sejarah Permesta, lambang² kebangsaan Indonesia seperti bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Bhineka Tunggal Ika, serta hari Proklamasi, tetap dijunjung tinggi dan bermakna seperti wilayah² lain di Indonesia. Perayaan hari Proklamasi 1957, umpamanya tidak kurang meriah daripada tahun² sebelumnya. Rapat umum yang diselenggarakan di lapangan Sario - Manado, dihadiri sekitar 40.000 orang, dilanjutkan dengan resepsi di Gubernuran. Gubernur Manoppo, Panglima Sumual dan Mayor D.J.Somba memberi sambutan yang meyakinkan.
25 Juni 1957	Pengumuman dari Seksi Penerangan Team Bantuan Sulawesi Utara yang disiarkan dalam pers Manado: "Sesuai dengan maksud dan tudjuan tertjantum dalam Rentjana Undang-Undang "Wadjib Bela Umum," maka untuk pertama kalinja di seluruh Indonesia akan diadakan pertjobaan milisi di wilajah GubMil Sul-Ut. Pertjobaan milisi tersebut akan dilakukan dalam waktu jang singkat, sedangkan mereka jang akan dilatih diutamakan mereka jang sudah pernah memanggul sendjata. Demikian..." Pengumuman ini sampai di Jakarta bersamaan dengan berita proklamasi pembentukan provinsi Sulawesi Utara secara sepihak oleh Konferensi Kerja Permesta di Gorontalo.
26 Juni 1957	Letkol Herman Pieters dilantik sebagai komandan Komando Daerah Militer Maluku dan Irian Barat.
Januari - Juni 1957	Kopra yang diekspor dari wilayah Minahasa selama periode bulan Januari-Juni 1957: - Antar pulau sejumlah 13.972 ton - Ke luar negeri 34.170 ton kopra * Barter kopra dengan beras per kilogram yang oleh Permesta perbandingannya adalah 1:1 kg, serta yang dibarter di Singapura ada sekitar 230.000 ton kopra
3 Juli 1957	Dalam awal pertemuan rapat pemuda bersama utusan² Kongres Pemuda yang akan dibuka tanggal 5 Juli, Letkol Ventje Sumual di Markas Permesta di Kinilow Tomohon, menegaskan bahwa dengan atau tanpa izin dari pusat, ia adalah pimpinan militer tertinggi di Indonesia Bagian Timur. Ia berkata bahwa hanya ada dua pilihan: "hidup dan berjuang dengan Permesta, ataukah mengekor dengan pusat." Ia berkata seterusnya: "bila ternyata ada tokoh² tertentu yang mau dengan sengaja membendung Permesta, namun kami akan berusaha menerima, mempersatukan serta mempertemukan mereka dengan kita. Tetapi kalau dalam kenyataan ada gejala² yang kuat seolah² tindakan² terlalu merugikan maka demi keselamatan Permesta kita terpaksa menjalankan hukum revolusioner."
4 Juli 1957	Letkol M. Saleh Lahede diperiksa hari ini oleh tim bentukan Mabes TNI-AD (MBAD) berkaitan dengan keterlibatannya yang nyata dalam gerakan Permesta.
5 Juli 1957	Letkol Herman Pieters, Letkol Minggu, Mayor D.J. Somba, ditunjuk sebagai administrator militer dari daerah mereka sesuai dengan Hukum Darurat Perang oleh Pemerintah Pusat.
5-11 Juli 1957	Kongres Pemuda Indonesia Timur digelar di Tondano. Ide Kongres itu lahir setelah Bhinneka Tungga Ika di Ujungpandang, Mei 1957. Ketika itu, Ketua Badan Musyawarah Dewan Pemuda Indonesia Timur, R.A. Daud, mengusulkan para pemuda harus juga mengadakan kongresnya sendiri. Pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Pemuda Sulawesi Utara oleh tokoh² yang pernah bergabung dalam Dewan Manguni di Manado sebelum 2 Maret 1957. Kongres Pemuda Indonesia Timur yang dilangsungkan di Tondano ini dengan Jan Torar sebagai Ketua Panitia. Berbagai organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia Timur mengirimkan wakil²nya ke Tondano, malah wakil² tersebut diambil dari wilayah tingkat II dan mendapat bantuan pemerintah setempat. Hadir dalam kongres itu utusan² dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara (Bali). Ketua Dewan Pemuda Indonesia Timur itu ternyata tidak hadir. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda Indonesia Timur ini adalah pembentukan suatu wadah tunggal yang dinamakan Komando Pemuda Permesta (KoP2) dengan suatu pimpinan utama dan beberapa departemen, seperti Departemen Pengerahan Tenaga, Pertahanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi dan Sosial, Keuangan, Agama dan Umum. Untuk periode pertama Kongres memilih Jan Torar yang memimpin Departemen Pengerahan Tenaga untuk menjadi Pemimpin Umum KoP2. Pimpinan lainnya adalah P.M. Tos (Departemen Pertahanan), Badar Alkatiri (Departemen Agama), Assegaf (--> K.H. Arifin Assegaf ? ) (Departemen Sosial Ekonomi), Abdul Chalil (Departemen Umum). Komando Pemuda Permesta yang dibentuk dalam kongres diberi status setengah resmi oleh Letkol Ventje Sumual. Ketika timbul konflik senjata pada 1958, sejumlah besar anggota KoP2 di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota pasukan Permesta. Sebelum itu, kegiatan KoP2 adalah membantu pemerintah daerah masing² mengerahkan tenaga dan dana untuk melancarkan pembangunan di daerah². Hasil yang dicapai organisasi pemuda ini secara swadaya, misanya seperti pembangunan berbagai gedung² sekitar 80 buah, dan yang dijadikan kantor Gubernur Daerah Sulawesi Utara selama ± 40 tahun - serta jalan raya cukup membanggakan. Selain itu di Sulawesi Selatan terbentuk Parlemen Pemuda Permesta Wirabuana dengan pimpinan Matulada. Pada tanggal 11 November 1957, Letkol Ventje Sumual, sebagai pimpinan tertinggi Permesta, menggabungkan organisasi² pemuda itu menjadi Dewan Tertinggi Pemuda Permesta dengan kedudukan di Makassar.
17 Juli 1957	Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Sulawesi Utara yang terdiri dari pejabat tinggi yang berasal dari Minahasa, yaitu Menteri Kehakiman Gustaf A. MAENGKOM, Menteri Perindustrian Ir. Fred J. INKIRIWANG, Duta Besar RI di Kanada Lambertus Nicodemus PALAR, Anggota Konstituante Arnold Isaac Zacharias MONONUTU. Mereka mengadakan perjalanan ke Sulawesi Utara dari tanggal 17 Juli sampai 5 Agustus 1957. Pada saat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara H.D. MANOPPO sedang menghadiri Konferensi Gubernur se-Indonesia di Jakarta. Ia mendapat kepastian dari beberapa menteri di Jakarta, bahwa pembentukan provinsi di Sulawesi Utara adalah maksud pemerintah pula. Sebelum mengadakan pembicaraan dengan Dewan Tertinggi Permesta, misi Maengkom mengadakan peninjauan ke pelbagai daerah. Mereka menyaksikan sendiri, pembangunan wilayah ini memang benar² berhasil. Di mana² rakyat menyambut mereka dengan gembira. Rapat² umum diselenggarakan di berbagai tempat untuk memberikan kesempatan kapada rombongan dari pusat itu untuk menjelaskan kepada rakyat tentang maksud tujuan kedatangan mereka.
23 Juli 1957	Persetudjuan Kinilow antara Pemerintah Pusat dan Pimpinan Permesta. Dalam pertemuan jang bersifat ramah-tamah jang diadakan di Pesanggrahan Kinilow, pada tanggal 23 Djuli 1957 antara Pemerintah Pusat jang diwakili (1) Menteri Kehakiman G.A. Maengkom, (2) Menteri Perindustrian Ir. F. Inkiriwang, (3) Duta Besar RI di Canada L.N. Palar, (4) Anggota Konstituante Arnold Mononutu di satu pihak, dan Penguasa Militer Sulawesi Utara dan Stafnja di lain pihak, maka jang disebut pertama dengan maksud membuka kesempatan guna membitjarakan persoalan² pokok sebagai jang tertjantum dalam Piagam Permesta, dengan ini menjatakan menjetudjui hal² tersebut di bawah ini: Surat Keputusan Panglima/Penguasa Militer TT VII Wirabuana No.Kpts.0139/36/1957 tentang pembagian Indonesia Bahagian Timur dalam enam provinsi otonom sebagai jang dimaksud dalam Surat Keputusan No.Kpts.0149/36/1957 dan Surat Keputusan No.0141/36/1957. Anggaran Belandja Provinsi Sulawesi Utara diterima langsung oleh Provinsi tersebut mulai pada hari pembentukannja. Routine bergrontingen daerah² Tingkat II serta verticale diensten jang belum lagi diterima segera akan dikirimkan oleh pemerintah pusat. Penjelenggaraan import dan ekspor sejak 2 Maret 1957 di dalam wilajah Sulut tetap berlaku sehingga adanja penjelesaian terachir dari pada persoalan² antara pemerintah pusat dan daerah². Pemerintah Pusat mendjamin perhubungan laut dan udara interinsulair. Pemerintah Pusat akan melenjapkan segala kesulitan² jang dialami oleh Sulut dalam perdagangan intersulair. Pembentukan Universitas di Sulawesi Utara. Demikianlah keputusan Pemerintah Pusat dalam menjatakan menjetujui hal² jang disebut di atas, lepas dari pada persoalan² pokok sebagai jang tertjantum dalam Piagam Perdjuangan Semesta Wilajah TT-VII Wirabuana. Dikeluarkan di: Kinilow Pada tanggal: 23 Juli 1957 Mengetahui: Panglima/Penguasa Militer TT-VII Wirabuana Tertanda: G.A. Maengkom Ir. F. Inkiriwang A. Mononutu Demikianlah pernjataan resmi kedua pihak untuk kepentingan umum (khalajak ramai). Selain itu, kesimpulan akhir pembitjaraan kedua belah pihak adalah, Delegasi Misi Pemerintah Pusat akan mengadjukan kepada Pemerintah Pusat hal² sebagai berikut: 1. Gubernur² Militer Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi Utara segera dilantik. 2. Letkol Sumual dilantik sebagai Panglima Komando Indonesia Timur. 3. Staf Komando Indonesia Timur ditentukan atas usul Panglima. 4. Stabilitas Angkatan Darat harus ditjapai melalui musjawarah collegial dengan ketentuan bahwa musjawarah jang dimaksud sudah harus dimulai dalam waktu satu bulan sesudah Misi tiba di Djakarta. Kemudian Misi Pemerintah Pusat itu kembali ke Jakarta serta melaporkan hasil perundingan tersebut. Namun tampaknya Pemerintah Pusat (Kabinet Djuanda) seolah² tidak mempedulikan isi dari persetujuan tersebut. Permesta membangun jalan antara Manado-Tomohon Salah satu permasalahan utama yang dihadapi para pemerintahan daerah daerah adalah sebagai berikut: Pada tahun² sebelumnya anggaran pembelanjaan daerah telah dibuat dan dikirim pada setiap akhir tahun untuk tahun-anggaran baru. Tetapi anggaran tersebut setelah diteliti di Pusat akan mengalami potongan² dan otorisasinya baru akan diterima pada pertengahan tahun-anggaran dan biasanya baru dapat diuangkan pada akhir September atau awal Oktober dalam tahun-anggaran berjalan. Karena itu dana yang ada jelas tidak mungkin habis digunakan pada akhir tahun-anggaran, padahal pada awal tahun-anggaran baru kelebihan itu harus disetor kembali. Kemudian kembaliakan diadakan pengajuan anggaran baru, pemotongan, otorisasi dan keterlambatan, dan akhirnya mengembalikan dana lebih. Demikian dari tahun ke tahun, sehingga daerah secara nyata tidak pernah mendapat kesempatan untuk menikmati anggarannya secara penuh. Akibatnya pembangunan tidak ada yang dapat dikerjakan, daerah tetap terkebelakang dan rakyat tetap miskin dan tidak akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Keadaan yang sudah bertahun² menimpa daerah ini telah menjadikan rakyatnya kecewa sehingga menjadi calon² pengikut komunis (PKI) atau DI (barisan sakit hati) yang potensial. Dari seluruh daerah di Indonesia Timur, wilayah Sulawesi Utara-lah yang paling giat membangun. Ini terutama berkat hasil kopra yang demikian besar di daerah ini. Penanganan ekspor kopra di wilayah ini dikendalikan suatu badan koordinasi yang dipimpin Nun Pantow. Penjualan kopra di luar negeri diatur oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Boetje Wantania, Mayor Jan Walandouw, dan Mayor (Purn.) Nun Pantouw sendiri. Dari dana yang terkumpul itu, setiap bupati kepala daerah mendapat sejumlah dana untuk melaksanakan pelbagai proyek menyangkut pembuatan jalan, jembatan, sekolah² dan sebagainya. Dari luar negeri Permesta Manado menerima barang² untuk pembangunan, antara lain truk, traktor medium dan besar, alat² besar untuk pembuatan jalan seperti stomwals, alat pemecah batu, semen besi beton dan keperluan untuk irigasi dan jembatan serta beras. Pada pertengahan tahun 1957 barang² masuk sudah memenuhi gudang pelabuhan Bitung, membuktikan pada rakyat bahwa Permesta tidak mau bekerja setengah². Disamping alat² besar dan bahan² bangunan juga dimasukkan beras dan tekstil. Truk² pengangkut barang hilir-mudik antara Bitung dengan Manado, Tomohon, Kawangkoan, Amurang dan Kotamobagu. Sebagian diangkut dengan kapal ke Gorontalo, Buol, Donggala, Palu, Poso dan Sangir-Talaud. Rakyat yang selama masa kemerdekaan belum pernah melihat kesibukan yang begitu besar, dengan penuh suka cita menyambut setiap angkutan dengan pekik: "Hidup Permesta!". Pada masa itu tercatat harga beras Rp 2,- per kg di Minahasa, sedangkan di Kotamobagu hanya Rp 1,75 sedangkan di Makassar sendiri harga bulan Juni naik dari Rp 2,9 menjadi Rp 3,- Alat² pertanian seperti traktor, pertama² dikirim ke Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Bolaang Mongondow kemudian barulah dikirim ke daerah Minahasa. Tetapi alat² besar untuk pembuatan jalan dan jembatan tetap berada di Manado yang ketika itu sedang membangun jalan baru antara Modoinding Minahasa Selatan - Modayag - Kotamobagu. Rute Modoinding - Modayag, panjangnya ±19 km dan sudah lama diproyeksikan oleh Kepala PU Bolaang Mongondow Johan Pontoh. Pekerjaan lainnya adalah memperbaiki dan menarik jalan raya Inobonto - Lolak - Boroko yang sudah ada terus ke pelabuhan alam Labuan Uki sepanjang ±6 km. Pelabuhan Labuan Uki sangat baik untuk kapal² berukuran 3.000 sampai 6.000 ton. Sudah sejak Juni 1957, rakyat berbondong² melaksanakan pelbagai proyek dengan semangat mapalus (gotong-royong). Lebih dari 100 orang desa Tompaso, Amurang, Radey, Sapa, Tenga, Pakuweru dan Pakuure berhasil membangun jalan 6 km yang menghubungkan desa² itu. Jalan antara Manado dan Tomohon sepanjang 25 km pun mulai ditingkatkan dan diperlebar. Dengan bantuan TNI, rakyat berhasil membangun jalan yang menghubungkan Kinalawiran dan Tompaso Baru di Minahasa Selatan. Pada akhir tahun 1957 rute Manado - Kawangkoan - Amurang - Tompaso Baru - Modoinding - Modayag - Kotamobagu sudah dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu 3½ - 4 jam. Jarak sebelumnya memakan waktu sehari penuh. Jembatan² yang rusak dan tua antara Poigar di Minahasa Selatan dan Inobonto melalui pesisir pantai utara Bolaang Mongondow diganti atau diperlebar dan dialas dengan kayu² besi yang banyak ditemui di daerah ini. Jalan antara Inobonto - Kotamobagu diperbaiki dan diperlebar, begitu pula pada tempat² tertentu. Juga dibuat ponton² yang lebih kuat yang dapat dilalui alat angkut bermuatan penuh, sehingga jalan dapat digunakan untuk melancarkan pengangkutan hasil rakyat yang sangat membantu usaha peningkatan kesejahteraan rakyat di Gorontalo. Pada awal tahun 1958, jarak Manado - Inobonto - Boroko - Atinggola -Kwandang - Gorontalo sepanjang ±300 km, sudah dapat dilalui dengan kendaraan truk dalam waktu 17 jam. Bupati Kepala Daerah Minahasa Laurens F. Saerang berhasil melaksanakan crash program pelebaran jalan raya dan pembuatan jalan² desa termasuk gang², sehingga dapat dilalui kendaraan bermotor. Dengan alat² sederhana, tetapi dengan semangat yang tinggi, penduduk dapat melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan atau pembuatan jalan baru tanpa menuntut upah. Pada waktu² makan, kaum ibu sudah siap menyajikan makanan dan minuman (saguer). Kepada petugas teknis dari instansi pemerintah yang memberi petunjuk dan bimbingan dengan para pekerja sukarela disuguhi makan dan minum oleh para ibu setempat. Desa² Liningaan, Kinaweruan dan Tumani berhasil membangun sebuah bendungan di Sungai Ranoyapo untuk mengairi sekitar 100 hektar lahan pertanian. Rakyat Tonsea juga berhasil merehabilitasi jalan di wilayah itu sepanjang 120 km. Di Tombasian-Amurang, rakyat bermapalus membangun pelbagai proyek seperti rumah sakit umum, gedung SMP, gedung SD, saluran air, serta jalan² baru yang menghubungkan desa itu dengan desa² sekitarnya. Di desa Pinangsungkulan, sebuah bank desa berhasil dibangun. Di daerah Minaahsa utara dibuka tanah² kosong di daerah Likupang, bagian barat/utara Gunung Dua Sudara dan di daerah sekitar Bitung. Dan masih banyak lagi proyek² yang tidak seluruhnya dapat dilaporkan dalam pers setempat. Tidak saja Kabupaten Minahasa mendapat alokasi dana untuk pembangunan. Juga Kabupaten Bolaang Mongondow memperlihatkan kegairahan yang luar biasa pada 1957. Demikian pula Kabupaten Sangir Talaud. Setiap distrik mendapat kesempatan membangun jalan baru atau merehab jalan² lama, serta membangun dan merehab gedung² sekolah, poliklinik dan lainnya. Di Sulawesi Tengah, pembangunan berjalan lancar di sekitar kota Poso, Banggai sampai Kabupaten Makale, Rentepao di Tanah Toraja. Sulawesi Utara mampu mengerahkan sekitar 10.000 tenaga kerja untuk pembangunan. Terutama pembangunan jalan arteri yang menghubungkan Manado dan Bitung. Jalan antara Manado dan Gorontalo lewat Kotamobagu mulai dirintis Permesta dengan menggunakan tenaga² pemuda yang tergabung dalam KoP2 itu. Pemerintah Militer senantiasa menyediakan pelbagai peralatan seperti truk, buldoser, semen, aspal, dan lain²nya untuk pelbagai proyek yang spontan direncanakan penduduk desa. Di daerah Kabupaten Poso, baru sebuah jalan yang dapat diperbaiki yaitu jalan raya Poso ke arah selatan sepanjang 30 km dan di daerah Kabupaten Palu, dari negeri Parigi melalui leher Sulawesi Tengah bagian timur ke arah barat sampai ke Palu sepanjang ±70 km. Untuk melintasi jalan ini kendaraan harus berhati², sebab kiri-kanan jalan terdapat jurang² yang amat dalam. Di Kabupaten Poso maupun di Kabupaten Palu/Donggala belum terdapat jaringan jalan², sehingga daerah² ini harus mendapat perhatian penuh dari Jawatan PU (Pekerjaan Umum). Awal bulan Juni, Kastaf Gubmil Sulutteng bersama beberapa anggota staf tim asistensi mengadakan kunjungan ke daerah Gorontalo, Buol, Toli², Palu, Donggala, Parigi dan Poso dengan menggunakan kapal putih milik pemerintah, dengan membawa cukup uang di dalam karung² (uang waktu itu hanya uang kertas pecahan Rp 100 bergambar pahlawan Diponegoro). Daerah yang ditinjau pertama ialah daerah Buol, dimana masih berlaku sistem feodal kerajaan. Baru pertama kali ini Buol dikunjungi seorang penguasa militer Sulutteng, sehingga cara² penerimaan tamu dan rombongan disesuaikan dengan upacara² adat kerajaan. Pembangunan di daerah ini sangat memprihatinkan. Jalan yang termasuk baik tidak lebih dari ½ km, sedangkan usaha untuk menambahnya tidak ada, lagi pula tenaga kerja tidak terdapat di sana. Sebuah jip kemudian diberikan kepada kepala daerah Buol, untuk merangsang mereka membangun jalan beraspal. Di daerah Toli² rombongan tiba pada pagi hari. Meskipun keadaan pembangunan di sana sudah relatif lebih baik namun masih dianggap memprihatinkan: jalan² dan gedung pemerintahan serta asrama² kesatuan Polri masih perlu diperbaiki; sekolah² rakyat (SD) masih kurang disamping tenaga pengajar yang masih sangat kuran; dan jembatan yang sangat vital untuk daerah ini harus segera diperbaiki sebelum ambruk. Untuk mengerjakan pembangunan itu daerah meminta anggaran yang relatif kecil, sehingga Kastaf Penguasa Militer Sulutteng menugaskan para ahli tim asistensi untuk menghitung ulang dan ternyata bahwa jumlah yang dibutuhkan hampir dua kali lipat dari yang dianggarkan itu. Hari itu juga tim dapat menetapkan anggaran yang dianggap wajar yang diambil dari beberapa karung uang yang dibawa serta. Sore hari rombongan berangkat dari Toli² menuju Donggala. Setelah mengikuti upacara penyambutan di Donggala yang dinilai rombongan terlalu berlebihan, langsung saja meninjau keadaan proyek² yang dianggarkan. Banyak sekali proyek yang diajukan, sehingga tim asistensi perlu meneliti proyek² mana yang harus didahulukan yaitu yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan mendatang. Dalam peninjauan itu, dapat dilihat bahwa pembangunan² sekolah, asrama, poliklinik dan rumah sakit sama sekali tidak memadai. Jalan² dan bangunan² banyak yang diterlantarkan. Banyak sekolah dasar yang berlantai tanah dan hanya mempunyai satu atau dua bangku, atapnya rata² bocor dan pada malam hari tempat² tersebut menjadi menjadi kandang kambing, sehingga di lantai dan bangku² terdapat kotoran kambing. Keadaan rumah sakit yang kekurangan tenaga perawat serta obat dan alat²nya tidak memadai kendati hanya untuk perawatan penyakit biasa. Keadaan di daerah Poso tidak banyak berbeda dengan keadaan di Palu-Donggala. Untuk biaya pembangunan di daerah Poso, rombongan memberikan uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- (yang diambil dari karung² uang yang dibawa serta) yang dianggarkan untuk pembangunan daerah sampai akhir 1957. Di samping itu untuk menutupi gaji yang sudah terlambat beberapa bulan, termasuk guru², dikeluarkan Rp 200.000,-. Rombongan Tim Penguasa Militer Sulutteng ini tinggal selama 2 hari 2 malam dan seperti biasanya pada malam terakhir dihibur dengan tari²an daerah yang dilanjutka